agus joko pramono Options
agus joko pramono Options
Blog Article
Although because the Board Member II, he undertook the state economical administration and accountability, particularly in the field of financial system and countrywide growth organizing.
Adapun pertanyaan yang disampaikan oleh para penguji, kata Agus, garis besarnya terkait dengan kapasitas particular, proyeksi untuk KPK dan bayangan tugas jika terpilih menjadi petinggi di lembaga itu.
Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.
In relation for the institution, the position with the BPK Vice Chairman as being the Vice-Chair of your UN IAAC can reinforce BPK's determination in supporting the optimization of Indonesian overseas plan and Increase the graphic of your BPK as an establishment with competencies regarded within the Intercontinental amount.
Sustainability administration accounting in obtaining sustainable advancement objectives: The role of performance auditing in the producing sector
“As a result, by auditing the finances, functionality, and every other good reasons to investigate specific features, we have been accessing which Manage process and risk assessment from the continuing process had been agus joko pramono staying stalled,” BPK’s deputy chairman, Agus Joko Pramono, stated for the duration of an anti-corruption workshop on “Corruption Detection and Avoidance” televised listed here on Tuesday.
This "Cited by" depend features citations to the subsequent article content in Scholar. The ones marked * can be different from the article in the profile.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
“This is due to the normal from the condition’s losses needs to be actual and definite by measuring the standardization course of action and assessing the suitable typical. Thus, we can not entire These that are not still stipulated in the law or in any current polices,” he remarked.
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
Sistem pelayanan pengaduan on line berbasis Website pada pt. fira informatika untuk meningkatkan layanan konsumen
During this Indonesian title, there isn't any spouse and children title nor a patronymic, and the person must be referred to from the specified title, Pramono.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.